Membongkar Kolusi di Perkebunan Kelapa Sawit

Dua puluh dua tahun yang lalu, sebagai trainee di perkebunan kelapa sawit swasta nasional di Riau, saya mewawancarai para pekerja kontrak, baik mengenai teknis kerja mereka maupun tentang bayaran yang mereka peroleh. Hasil wawancara tersebut saya tuangkan dalam laporan tertulis yang memang suatu kewajiban bagi semua trainee.

Ternyata laporan saya mendapat respons yang luar biasa dari General Manager. Pak GM langsung mengadakan rapat mengundang para manager, asisten dan juga para trainee. Kenapa ?

Dalam rapat itu GM menyatakan keheranannya, kenapa terdapat selisih harga yang relatif besar antara yang tercantum dalam 'Surat Perjanjian Kerja' dengan yang dibayarkan kepada pekerja.

"Kalau harga bisa kita turunkan lagi, why not ? Keuntungan kontraktor cukup 30% saja", demikian kata GM. Namun ada asisten lapangan yang tidak sependapat, dan ngomong menggebu-gebu, "Berapa harga yang diberikan kontraktor kepada pekerjanya, adalah urusan mereka. Kita tidak perlu tahu !"

Pak GM menegaskan bahwa kita harus tahu berapa harga yang diberikan kepada pekerja. Kalau terlalu rendah, ada kemungkinan 'spec' tidak terpenuhi 100%; atau boleh jadi kontraktor ada kolusi dengan petugas kita di lapangan.

Selanjutnya semua peserta ditanya mengenai harga borongan yang dijatuhkan kontraktor kepada pekerja. Misalnya tanam sawit, SPK Rp 120,- (Rp 80,- ke pekerja), tapak kuda SPK Rp 500,- (Rp 300,-), parit manual SPK Rp 700,- (Rp 400,-), dst, dst.

Pak GM terkejut dan segera memerintahkan untuk selanjutnya agar dibuat SPK baru dengan harga di bawah SPK lama. Beberapa hadirin bergumam, namun tidak ada lagi yang berani ngomong.

Dari hasil investigasi saya selama menjalani masa training, ternyata para kontraktor di kebun harus memberikan sejunlah 'upeti' setiap bulan kepada asisten dan juga manager kebun. (bahkan tak jarang para mandor I dan pengawas lapangan juga 'minta bagian').

"Itu 'kan hak kamu, kenapa kamu harus setor segala !" ujarku kepada seorang kontraktor.

"Aduh pak. susah ! Kalau kami ndak kasih setoran, BAP kami dipersulit oleh mereka; atau kalau kontrak sudah habis, mereka tidak mau lagi memperpanjang".

"Siapa mereka itu ?" tanyaku.

"Nanti bapak akan tahu sendirilah. Mereka itu bisa mandor I, bisa asisten dan juga manager" ujar sang kontraktor.

Pernah juga saya mewawancari mandor I mengenai hal ini. "Aku disuruh hitung realisasi tapak kuda (terras indivdu). Setelah kuhitung dan kulaporkan kepada asisten, malah disuruh tambah junmlahnya pak", ujar si-mandor I.

"Lho, kamu koq mau saja ?" selidikku.

"Gimanalah pak. Dia itu atasan saya, saya nggak berani menolak", jelas mandor I.

"Siapa itu orangnya ?" tanyaku bersemangat.

"Pak....Anu....malah sekarang dia udah naik jabatan menjadi estate manager", jelas sang mandor I itu.

"Apakah begitu semua asisten dan manager di sini ?" tanyaku lagi.

"Aku nggak bisa pastikan begitu semua pak. Tapi setahuku banyak yang begitu pak...." Ucapan itu masih terngiang di telingaku hingga hari ini.

Aku tidak ingin menuduh atau menyimpulkan bahwa semua staff kebun terlibat kolusi dengan kontraktor atau 'mark up' hasil kerja; namun dalam perjalanan karirku di dunia perkebunan dalam kurun waktu 20 tahun kemudian, banyak terungkap kasus-kasus kolusi, manipulasi dan mark up hasil kerja di perkebunan. Beberapa kasus ada yang diusut sampai ke pihak berwajib, sebagian ada yang berakhir dengan PHK, namun tidak sedikit pula para 'terdakwa' yang lari malam, alias 'muntaber' (mundur tanpa berita).

Terkadang saya malu juga mengkritik banyaknya pejabat pemerintah yang 'KKN', padahal di swasta sendiri pun tidak sedikit 'pejabat' yang 'main mata' dengan kontraktor ataupun supplier.

Bukan bermaksud menyombongkan diri, saya masih bisa menyambung hidup tanpa seperak pun uang haram dari kontraktor atau pihak mana pun. Banyak anak buah saya yang ter-PHK gara2 terlibat kongkalongkong dengan kontraktor, sejauh ada saksi dan barang bukti saya proses sesuai hukum yang berlaku. Ada yang dendam dan ada yang mengancam. Saya hadapi sebagai suatu risiko hidup jujur.

Ada kawan yang bilang saya ini bodoh, karena hidup cuma mengandalkan gaji doang. Saya hargai penilaian mereka. Saya nggak berkecil hati dibilang bodoh lantaran mempertahankan prinsip kejujuran dan amanah. Amanah ? Ya ! Amanah. Karena saya digaji, saya diberi amanah mengelola aset perusahaan dan para karyawan. Saya tidak punya hak mengambil keuntungan dari kontaktor, saya tidak punya hak membuat laporan fiktif atau mark up hasil kerja.

Alhamdulillah dengan bekerja apa adanya, tidak mengada-ada dan sesuai keadaan, saya masih bertahan kerja di kebun hingga saat ini.

Alhamdulillah anak saya sudah kuliah dan kelas 2 SMA. Mereka pergi menuntut ilmu pakai sepeda motor. Tidak seperti bapaknya yang kuliah naik bemo di Bogor dulu. Dari gaji dan bonus yang saya terima, 17 tahun kemudian saya bisa beli rumah type 45, dan 20 tahun kemudian saya dan istri diizinkan-Nya pergi menunaikan ibadah haji ke baitullaah.

Saya ingin membuktikan kepada generasi muda bahwa tanpa kolusi, tanpa uang komisi, tanpa maling, saya bisa hidup sejahtera.

Saya ingin membuktikan bahwa dengan kerja jujur saya tidak terbujur. Dengan kerja 'lurus', saya tidak 'kurus'

Janganlah kita meracuni generasi muda dengan ajaran-ajaran "jalan pintas" yang menghalalkan segala cara untuk mencapai karir dan harta.

Generasi muda harus diyakinkan bahwa apabiila mereka bersungguh-sungguh dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja jujur, dan kerja amanah, insya Allah karir dan harta akan datang dengan sendirinya. Setidaknya saya telah membuktikan hal itu. Alhamdulillaah..